online

rank

pengunjung web site

Flag Counter

blogger unair

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI PENDIDIKAN PROFESI

Oleh Admin 21-10-2015 02:26:25

 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

MELALUI PENDIDIKAN PROFESI

 

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

 

 

 

LANDASAN  HUKUM

 

  • Pasal 15 : Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
  • Penjelasan pasal tsb : Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

 

LANDASAN HUKUM (2)

 

  • Pasal 20 ayat (3) : Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi.
  • Pasal 20 ayat (4) : Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

LANDASAN HUKUM (3)

 

  • Penjelasan pasal 20 ayat (1) : Universitas menyelenggarakan pendidikan akaademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengnetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
  • Pasal 21 ayat (2) : Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

 

 

RANCANGAN PP

 

  • Organisasi atau aasosiasi profesi akan dilibatkan dalam pendidikan provesi.
  • Organisasi atau asosiasi profesi akan memberikan pertimbangan/persetujuan kepada perguruan tinggi mengenai boleh tidaknya perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan profesi.
  • UU No.20 tahun 2003 mengatur sistem pendidikan yang disselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan.

 

 

PRINSIP PENDIDIKAN PROFESI

 

  • Diakhiri dengan suatu lisensi yang berjangka waktu tertentu yang mencerminkan baahwa pemegangnya berhak melakukan tindakan secara bertanggung jawab sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.
  • Siapa yang menerbitkan lisensi ? Siapa yang mengawasi praktek profesi di lapangan ? Siapa yang mengembangkan ilmu dan menjaga kewibawaan profesi ?

LANDASAN PROFESI

 

  • Dikukuhkan oleh Undang Undang yang relevan, khusus untuk profesi bidang kedokteran ditetapkan sejalan dengan Undang Undang Praktek Kedokteran.
  • Dalam UU ditetapkan institusi yang berhak memberikan lisensi profesi dengan segala atribut dan konsekuensinya.
  • Jenis profesi seyogyanya ditetapkan oleh Undang Undang, namun demikian UU perlu dibuat jika menyangkut kepentingan publik.

 

 

 

HAKEKAT PENDIDIKAN PROFESI

 

  • Pendidikan diarahkan untuk dapat langsung menangani permasalahan di masyarakat.
  • Tidak hanya bersifat terapan (atau link & match) akan tetapi terkandung unsur tanggung jawab yang menyangkut kepentingan publik.
  • Lulusannya mempunyai kewenangan untuk bertindak sesuai etika yang berlaku dan padanya melekat pula tanggung jawab.

 

 

FORMAT

 

  • Pendidikan profesi dilaksanakan pada jenjang setelah sarjana
  • Sifat pendidikannya lebih kental unsur praktek/aplikasi/magang
  • Mengutamakan unsur kematangan dan keterampilan serta tanggung jawab
  • Umumnya diakhiri dengan pemberian lisensi/sertifikat kewenangan yang berjangka waktu

 

 

CIRI KHAS

 

  • Kinerja para pemegang lisensi selalu dipantau oleh badan pengawas profesi
  • Pelanggaran terhadap kode etik profesi dapat mengakibatkan pencabutan lisensi
  • Lisensi mempunyai jangka waktu dan dapat diperbaharui apabila peserta menunjukkan kinerja baik dan selalu memperbaharui diri

 

 

KEBERADAAN PROFESI

 

  • Mengamankan kepentingan publik
  • Menjunjung tinggi kehormatan dan etika profesi
  • Memberi peluang untuk selalu memperbaharui diri
  • Sarana komunikasi dan networking antar profesi sejenis, termasuk saling menghargai

 

 

 

 

 

 

PENGAWASAN

 

  • Perlu ada badan independen yang menetapkan norma profesi dan yang dapat melakukan penilaian profesi serta menjaga kode etik profesi
  • Badan independen tersebut sepenuhnya mewakili kepentingan publik
  • Badan tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan dimaksud atau mendelegasikan kepada institusi yang kompeten sesuai Undang Undang yang berlaku

 

 

PEMBERIAN LISENSI

 

  • Lisensi diperlukan untuk mengamankan kepentingan publik serta penjaminan mutu.
  • Lisensi semakin diperlukan untuk antisipasi masuknya tenaga ahli dari luar Indonesia.
  • Pemberian lisensi harus obyektif, transfaran dan berkeadilan dan seyogyanya dilakukan oleh badan independen.
  • Perlu sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah dapat merintis baadan independen tersebut.

 

 

CARA PEMBERIAN LISENSI

 

  • Dapat melalui suatu proses pembelajaran dan/atau magang/praktek yang diakhiri dengan ujian.
  • Proses pemberian lisensi harus melibatkan seluruh stakeholder, termasuk proses pemantauan kinerja pemegang lisensi juga melibatkan seluruh stakeholder.
  • Kinerja badan independen juga diawasi oleh seluruh stakeholder.

 

 

SINERGI ANTAR UNSUR

 

  • Perguruan tinggi menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukannya, sesuai baku mutu yang berlaku.
  • Organisasi profesi melakukan jaminan mutu, pengembangan profesi dan mengawal etika profesi (advocacy).
  • Pemerintah melakukan jaminan layanan publik dan melindungi kepentingan publik (regulator).

 

 

TERIMA KASIH