online

rank

pengunjung web site

Flag Counter

blogger unair

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

KONSELOR SEBAGAI PENDIDIK:

Oleh Admin 21-10-2015 02:25:46

 

 

KONSELOR SEBAGAI PENDIDIK:

TONGGAK TINGGAL LANDAS PROFESI KONSELING


Oleh: Prayitno  

 

 

Oleh para pengembang dan aktivis serta seluruh warga masyarakat konseling 3) Indonesia,  sangat dinantikan tibanya era “tinggal landas” profesi konseling. Konseling menjadi profesi yang diyakini keprofesionalannya, kuat public trust-nya, dan tinggi martabatnya. Pelayanan konseling diminati dan dicari oleh mereka yang menghendaki kondisi dan perjalanan hidupnya lebih membahagiakan; mereka yang mendambakan kehidupannya sehari-hari lebih efektif (effective daily living). Penantian ini telah berlangsung lama, puluhan tahun; sejak didirikannya pertama kali jurusan Bimbingan dan Penyuluhan (disingkat BP) tahun 1963; diperkuat dengan didirikannya Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) tahun 1975 (yang sekarang menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia – ABKIN); melalui periode “BP Pola Tidak Jelas” ketika “semua orang” boleh menjadi pembimbing (era tahun 1980-an). Pada waktu itu di sekolah-sekolah semua guru dapat (dan mau, bahkan menghendaki) ditugasi untuk menjalankan pelayanan BP.

Kondisi “tidak jelas” itu dikoreksi pada era tahun 1990-an dengan digantinya istilah Bimbingan dan Penyuluhan (BP) menjadi Bimbingan dan Konseling (disingkat BK). Penggantian nama ini dikukuhkan dengan SK Menpan (No.84/1993) dan SK Mendikbud (No.25/O/1995). Pelaksanaan pelayanan BK di sekolah tidak lagi semua guru, tetapi dikhususkan, yaitu guru pembimbing yang syarat-syaratnya secara khusus mengacu kepada keterampilan pelayanan BK. Panduan dan berbagai perangkat pelaksanaan pelayanan BK diterbitkan. Diukirlah istilah “BK Pola-17” untuk menggantikan kondisi “tidak jelas” yang berkembang sebelumnya. Penataran baik tingkat nasional maupun daerah diselenggarakan. Ribuan guru pembimbing di seluruh Indonesia telah berkesempatan mengikuti penataran tersebut. Formasi pengangkatan guru-guru pembimbing mulai dibuka. Bahkan, pada tingkat pengawas sekolah ditetapkan adanya Bidang Pengawasan BK, di samping Bidang Pengawasan Rumpun Matapelajaran, TK/SD, dan PLB.

Dengan semacam gerakan reformasi BK di era tahun 1990-an itu diharapkan BK akan mampu tinggal landas pada tahun 2000. Namun, kondisi lapangan yang belum matang untuk pembaharuan yang cepat, dibarengi dengan hiruk-pikuknya tuntutan reformasi nasional di segala bidang, gerakan pembaharuan dalam bidang BK di akhir tahun 1990-an di awal 2000-an tanpak mendatar, sehingga harapan untuk segera tinggal landas tidaklah realistis. Meskipun demikian, gerakan pembaharuan BK tidak boleh kendor, bahkan perlu lebih ulet lagi memepersiapkan perangkat profesionalisasi BK. Menjelang memasuki abad ke-21, program Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dirintis (tahun 1999). Dengan program PPK ini tenaga profesional BK diarahkan untuk setara dengan tenaga profesi lain, seperti dokter, psikiater, psikolog.

Meskipun belum mampu mengantarkan profesi konseling untuk tinggal landas, agaknya gerakan pembaharuan BK di era 1990-an dan kinerja organisasi profesi BK pada umumnya, ternyata mendapat perhatian pemerintah. Pada tahun 2001 menfasilitasi organisasi profesi konseling (pada waktu itu baru saja berubah nama, dari IPBK ke ABKIN) untuk menyusun standar profesi BK. Sebuah tim yang personalianya terdiri atas aktivis ABKIN dibentuk di bawah naungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi (P2TK-KPTK) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Melalui berbagai kegiatan, baik diskusi intern tim, konsultasi dengan pemegang otoritas, dan pertemuan dengan tokoh-tokoh pengembang dan praktisi BK dalam ABKIN (pusat dan daerah), LTPK, dan sekolah, pada tahun 2003 naskah Dasar Standardisasi Profesi Konseling (DSPK) berhasil disusun secara lengkap dan disanction dalam forum yang cukup representatif mewakili masyarakat konseling Indonesia.

Seperti dalam tarikan nafas yang sejalan, pada tahun 2003 diberlakukan Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat (6) udang-undang ini menyatakan konselor merupakan salah satu jenis tenaga pendidikan. Ketentuan ini memberikan makna yang sangat besar dan mendasar bagi gerakan BK. Pertama istilah “konselor” menyatukan istilah “bermuka dua” yang selama ini digunakan, yiatu Bimbingan-Penyuluhan dan Bimbingan-Konseling. Pengertian “bimbingan” diintegrasikan sepenuhnya ke dalam pengertian “konseling” yang mewadahi segenap khasanah yang ada di seluruh wilayah “bimbingan dan penyuluhan” atau “bimbingan dan konseling” itu. Usul penggantian istilah “bimbingan dan konseling” menjadi “konseling” telah dimunculkan pada Konvensi Nasional ABKIN bulan Desember 2003 di Bandung.

Kedua, kata “konselor” menegaskan identitas petugas atau pelaksana pelayanan konseling. Berbagai sebutan untuk pelaksana pelayanan ini telah berkembang sejak awal diselenggarakannya pelayanan tersebut di sekolah, yaitu:

·         tenga penyuluh

·         tenaga BP

·         guru BP/BK

·         guru pembimbing

 

Sebutan “guru” untuk para penyelenggara pelayanan konseling membawa akibat langsung berupa penyamarataan tugas-tugas guru pembimbing dengan guru-guru lainnya. Guru pembimbing diharuskan juga mengajar sebagaimana guru-guru lainnya, padahal pelayanan konseling memiliki kaidah-kaidah keilmuan dan teknologi serta modus kerja yang berbeda daripada kegiatan mengajarkan matapelajaran. Berdasarkan ketentuan undang-undang yang beru itu, sebutan “guru pembimbing” mudah-mudahan dapat segera secara resmi diubah menjadi “konselor sekolah4). Sebutan baru ini akan menampilkan sosok tenaga profesional yang berbeda (dan berani tampil beda) daripada sosok sebelumnya.

Penggunaan sebutan konselor pun tidak hanya digunakan di lingkungan sekolah saja, namun juga pada setting kehidupan dan kelembagaan di luar sekolah. Tenaga profesional yang telah menyandang gelar profesi Konselor dapat memberikan pelayanan profesi konseling di masyarakat luas; di dalam keluarga, perguruan tinggi, instansi  dan lembaga resmi dan swasta, dunia usaha dan industri, serta organisasi kemasyarakatan. Konselor profesi itu membuka praktik mandiri (privat) untuk warga masyarakat luas sebagaimana layaknya dokter, psikiater, psikolog, dan praktik profesi lainnya.

Ketiga, kata “konselor” dalam undang-undang yang baru itu memberikan arah yang jelas dan tegas tentang bidang garapan profesional konselor itu sendiri, yaitu konseling. Bidang konseling yang menjadi lahan karir bagi para pelaksana pelayanan konseling harus dibina menjadi suatu profesi yang solid dengan sosok keprofesionalannya, memperoleh kepercayaan masyarakat secara kuat, dan tinggi derajat kemartabatannya, sebagaimana disinggung diawal paparan ini. Isi DSPK yang penyusunannya difasilitasi oleh Dikti mengarah kepada profesionalisasi konseling tersebut. Paradigma, visi dan misi, fungsi dan bidang tugas serta kegiatan pelayanan konseling yang dirumuskan di dalam DSPK tepat sesuai dengan kaidah dasar yang tersebut di dalam undang-undang, yaitu konselor sebagai pendidik. Dalam hal ini disebutkan bahwa paradigma konseling adalah: pelayanan bantuan psiko-pendidikan dalam bingkai budaya.

Lebih jauh, pengertian pendidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Ayat (1) undang-undang SPN itu juga sepenuhnya terakomodasi di dalam kaidah-kaidah pelayanan konseling. suasana belajar dan proses pembelajaran yang harus diwujudkan oleh pendidik sebagaimana menjadi kata kunci dalam pengetian pendidik itu menjadi kewajiban para konselor, baik dalam pelayanannya di sekolah maupun dalam setting kehidupan dan kelembagaan lainnya. Dalam hal ini “suasana belajar”  yang dimaksud adalah kondisi yang terjadi pada diri klien yang sedang menjalani proses konseling; sedangkan “proses pembelajaran” adalah proses konseling yang diselenggarakan oleh konselor dalam pelayanan terhadap klien. Proses konseling inilah yang menjadi tugas pokok konselor; menjadi tugas keseharian bagi konseling yang menjalankan misi prosesionalnya 5). Untuk mampu mewujudkan proses konseling yang efektif konselor profesional dituntut menguasai sepenuhnya berbagai kompetensi yang mendukung profesi konselor. Di dalam naskah DSPK dikemukakan secara rinci kompetensi yang dimaksudkan itu, yang bertitik-tolak dari tiga pilar kompetensi profesi, yaitu:

·         kompetensi landasan keilmuan

·         kompetensi keahlian/keterampialan profesi

·         kompetensi prilaku profesi

Naskah DSPK merumuskan lebih lanjut tentang pendidikan prajabatan yang menjadi syarat formal akademik seorang (calon) tenaga profesional konseling 6). Pendidikan prajabatan ini dilandaskan pada ketentuan undang-undang SPN Pasal 20 Ayat (3) yang menyatakan bahwa  perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Dalam kaitan ini pendidikan calon tenaga profesional konseling dilandasi pendidikan akademik jenjang program Sarjana (S1) Konseling sebagai “pendidikan dasar” nya. Para Sarjana Konseling itu secara khusus diarahkan untuk dapat menerapkan jabatan Konselor Sekolah dengan penguasaan berbagai kompetensi konseling dalam ketiga pilar kompetensi di atas. Untuk para sarjana konseling dilengkapi dengan Sertifikat Akta Konseling 7) yang menandai kompetensi dan kewenangannya melaksanakan kegiatan konseling di sekolah.

Lebih jauh, para Sarjana Konseling itu dapat melanjutkan studi mereka dalam dua jalur, yaitu jalur akademik dengan menempuh program Magister (S2) Konseling dan selanjutnya program Doktor (S3) Konseling, dan/atau jalur profesi dengan menempuh program pendidikan Profesi Konselor (dalam dua jenjangnya, yaitu Spisialisasi I dan Spisialisasi II).

Mencermati tuturan singkat di atas terlihat bahwa dua momentum pengembangan profesi konseling terpancang pada tahun 2003, yaitu disusunnya naskah DSPK dan diberlakukannya UU. No.20/2003. Istilah “konselor sebagai tenaga pendidik” dan “pendidikan profesi” mengukuhkan pemakaian kedua hal tersebut di dalam DSPK. Dengan kata lain, DSPK memperoleh landasan formal yang kokoh. Dengan demikian DSPK dapat diselesaikan dalam suasana kesejajaran dengan berlakunya undang-undang SPN itu. Selajutnya, DSPK, juga dengan fasilitas dari Ditjen Dikti, disosialisasikan ke seluruh wilayah tanah air. Sosialisasi itu diikuti oleh unsur-unsur pengembang dan praktisi konseling, baik yang berada di LPTK (jurusan/program studi Bimbingan dan Konseling), jajaran organisasi ABKIN (pusat dan daerah), maupun jajaran pendidikan dasar dan menengah.

DSPK menjadi modal dasar pengembangan profesi konseling. Dasar ini lebih maju dan merupakan kesinambungan dari gerakan pembaharuan pada tahun-tahun sebelumnya. Penyiapan calon tenaga profesional konseling, sejak jenjang program Sarjana (S1) perlu mengikuti apa yang telah digariskan di dalam DSPK. Demikian juga program-program pendidikan setelah jenjang Sarjana, baik untuk program Pendidikan Profesi Konselor (PPK), maupun Magister (S2) dan Doktor (S3) Konseling. Khusus untuk program PPK, dengan mengacu kepada DSPK pemerintah (dalam hal ini Ditjen Dikti) mulai tahun 2005 ini memberikan beasiswa PPK (BPPK) bagi 20 orang dosen BK untuk mengikuti program PPK di Universitas Negeri Padang. Beasiswa BPPK ini ditawarkan kepada 12 LPTK eks-IKIP dan STKIP Negeri. Menurut Dirjen Dikti tujuan pemberian beasiswa tersebut adalah untuk:

·         Meningkatkan kualitas dan relevansi Jurusan/Program Studi BK

·         Mempercepat pertumbuhan profesi konseling melalui pendidikan profesi berbasis kompetensi.

Dengan perhatian pemerintah tersebut, sangat diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dosen-dosen Jurusan/Prodi BK telah banyak yang berkualifikasi Konselor lulusan program PPK. Dosen-dosen yang memiliki secara kuat kemampuan dan berpengalaman praktik lapangan pelayanan konseling itu akan secara langsung memperkokoh pengembangan kompetensi konseling pada diri para calon tenaga profesional konseling. Selaras dengan fasilitas dari pemerintah untuk pengembangan profesi konseling itu, formasi pengangkatan guru pembimbing pada tahun 2004 yang baru lalu meningkat tajam di seluruh Indonesia. Di banyak daerah, terutama di luar pulau Jawa, besarnya formasi pengangkatan itu tidak seluruhnya terpenuhi berhubung dengan kurangnya jumlah lulusan BK yang tersedia. Mudah-mudahan formasi pengangkatan itu akan tetap tersedia pada tahun-tahun mendatang sehingga para lulusan BK tidak lagi “terlantar”. Disamping itu minat untuk menjadi tenaga profesional konseling diharapkan meningkat. Lulusan SLTA yang berpotensi dasar tinggi lebih banyak memasuki Jurusan/Prodi BK untuk menjadi tenaga profesional konseling.

Dua momentum yang berkembang pada tahun 2003 itu (DSPK dan pasal-pasal dalam UU-SPN) dijadikan tonggak pengembangan profesi konseling yang lebih kokoh lagi sehingga harapan untuk tinggal landasnya profesi semakin dekat dan mantap. Kondisi “tinggal landas” itu bercirikan:

·         Semakin mantapnya pelayanan profesional konseling di sekolah

·         Semakin marak dan diterimanya pelayanan profesi konseling di masyarakat luas, termasuk dibukanya praktik mandiri (privat) para Konselor lulusan program PPK

·         Semakin mantapnya penyiapan calon tenaga profesional konseling oleh Jurusan/Prodi BK

·         Semakin meningkatnya kepercayaan diri tenaga professional konseling tentang kompetensinya dalam melaksanakan pelayanan profesional konseling

·         Semakin berperannya organisasi profesi konseling dalam melaksanakan “tri dharma” organisasi profesi, yaitu: (a) mendorong implementasi praktik pelayanan professional melalui penerapan secara kuat kompetensi profesi konseling, (b) menegakkan kode etik profesi konseling, dan (c) ikut serta dalam pengembangan ilmu dan teknologi konseling.

 

Dalam gerakan tinggal landas profesi konseling itu, semoga telah menjadi semakin jelas arah yang ditempuh; dan semakin tegap langkah yang diayunkan, yang semuanya itu didorong oleh semangat yang tinggi untuk berhasil. Tidak ada lagi seminar atau silang pendapat tentang perlunya reposisi dan rekonseptualisasi konseling. Tidak ada lagi seminar atau perbincangan yang bertemakan “quo vadis BK?”, yang semuanya itu menggambarkan masih tidak jelasnya pemahaman, masih lemahnya posisi dan status, serta masih kaburnya identitas profesi yang hendak dibangun itu. Dalam kaitan ini organisasi besar yang sekarang sedang berkonvensi dan bengkongres ini, yang telah berumur menjelang 30 tahun, yang sangat diminati dan dicintai oleh para warganya, dan yang sedikit banyaknya telah mendapat perhatian dan uluran tangan dari pemerintah, perannya sangatlah besar dan menentukan. Sentuhan tangan pengurus dari tingkat pusat, daerah, sampai ke cabang-cabang akan lebih lagi menguatkan semangat gerakan konseling untuk menuju era tinggal landas itu. Kita tinggalkan era “gagap profesi” dan kita jelang era profesi yang gagah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Marilah kita sebesar-besarnya memanfaatkan kedua momentum yang telah terbentang di hadapan kita; demi kejayaan profesi konseling, bagi nusa dan bangsa.



1) Disampaikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres X ABKIN di Semarang, 13-16 April 2005.

2) Prof. Dr. Prayitno, M.Sc.Ed., Guru Besar FIP-UNP.

3) Sebagai pengganti istilah  Bimbingan dan Konseling, yang sebelumnya Bimbingan dan Penyuluhan.

4) Diharapkan peraturan Pemerintah yang menjabarkan ketentuan UU-SPN itu benar-benar memuat ketentuan yang lebih operasional dan tepat tentang posisi “konselor sekolah”.

5) Strike & Soltis (1985) mengemukakan bahwa “puncak tanggung jawab pendidik terletak pada proses pembelajaran”. Dalam kaitan ini, maka “puncak tanggung jawab Konselor terletak pada proses konseling”

6) DSPK juga menggariskan pokok-pokok kredensialisasi (meliputi program sertifikasi, akreditasi, dan lisensi) yang perlu dilakukan dalam rangka profesionalisasi konseling, serta peranan organisasi profesi (ABKIN)

7) Setar dengan Sertifikat Akta Mengajar