online

rank

pengunjung web site

Flag Counter

blogger unair

Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI

Oleh Admin 21-10-2015 02:26:15

 

 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI DI SMP WILAYAH DKI JAKARTA


Oleh: Hj. Risti Ernawaty, S. Pd,MM


A. Pendahuluan

Pelaksanaan Otonomi Daerah (OTDA) telah digulirkan seiring dengan diberlakukanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah diharapkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 11, yaitu "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" (ayat 1), dan Pemerintah dan Pemerintah Daerali wajib menjamin tersedianya dan terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Sebagai implementasi dari amanat Undang-undang tersebut, Pusat Kurikulum telah menghasilkan Kurikulum 2004 yang berbasis pada kompetensi. Berbagai perangkat telah disiapkan, antara lain Kerangka Dasar Kurikulum 2004, yang terdiri dari:

1 .Kerangka Dasar Kegiatan Belajar Mengajar 2-Kerangka Dasar Pengolahan Kurikulum Berbasis Sekolah 3 .Kerangka Dasar Kurikulum dan Hasil Belajar 4.Kerangka Dasar Penilaian Berbasis Kelas

Dengan diterapkannya 4 kerangka dasar tersebut di atas dalam Bimbingan dan Konseling, maka BK yang selama ini cenderung tidak kelihatan hasilnya, tidak bisa dinilai dan sulit diukur, sekarang berubah. Semuanya bisa terwujudkan karena ukurannyajelas, yaitu kompetensi. Dengan demikian peranan BK di sekolah akan menjadi semakinpenting. Maka Glu-uPembimbing/Konselorl-iarusmerubahparadigma dan segeramenyesuaikan kinerjanya untuk setahap demi setahap mulai melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam Pelayanan Binibingan dan Konseling.

B. Sanggar Bimbingan dan Konseling DKI Jakarta Selayang Pandang

Dilatarbelakangi oleh kondisi DKI Jakarta sebagai kota besar yang begitu kompleks, baik sebagai Ibu Kota Republik Indonesia maupun sebagai kota metropolitan, Sanggar Bimbingan dan Konseling DKI Jakarta lahir pada tanggal 10 Oktober 1984, berdasarkan surat keputusan kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, nomor Kep. 88/101.2B/T. 84, diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Suprapto. Perkembangan DKI Jakarta yang begitu pesat bukan saja menjadi tempat berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tapijuga menjadi ajang permasalahan-permasalahan yang semakin hari serpakin serins, seperti perkelahian pelajar, penyalahgunaan zat, merokok, minuman keras, pelecehan seksual, AIDS, penyimpangan kepribadian dan lain-lain. Perubahan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakatpun terjadi di mana-mana. Hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak sekolah pada umumnya. Maka Badan Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM)yang diketuai Vakil Gubernur Bidang Kesra, bekerja sama dengan Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Bidang Pendidikaii Menengah Umum yang membawahi Guru-Guru Pembimbing mengadakan penelitian untuk mngetahui sejauh mana peranan Guru Pembimbing di sekolah-sekolah. Hasilnya ditindak lanjuti dengan pembinaan-pembinaan terhadap Guru Pembimbing oleh lembaga dan instansi terkait.

Untuk melaksanakan pembinaan tersebut diperlukan suatu wadah yang disebut Sanggar Bimbingan dan Konseling DKI Jakarta. Pembinaan terhadap Guru Pembimbing dimaksud agar dapat memperkecil permasalahan-permasalakan yang ada di DKI Jakarta. Namun sementara itu rasiojumlah siswa dengan jumlah Guru Pembimbing belum memadai, disamping latar belakang pendidikan dan kemampuan mereka yang masih sangat bervariasi dan terbatas. Selain itu BKjuga belum dikenal oleh masyarakat.

Bentuk pembinaan yang dilaksanakan dalam Sanggar BK tersebut, antara lain penataran-penataran, seminar, loka karya, pelayanan konsultasi dan pertemuan rutin setiap hari selasa. Dengan kata lain Sanggar Bimbingan dan Konseling DKI Jakarta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.FungsiKordinasi

Sanggar BK mengadakan kegiatan kordinasi mengenai usaha-usaha pelaksanaan BK di sekolah dan mengadakan pemantauan.

2. Fungsi Informasi

Sanggar Bk sebagai wahana bermacam-macam kegiatan BK yang berfungsi sebagai pusat informasi, diharapkan manipu memberikan informasi yang bersifat profesional, kedinasan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Bimb'ngan dan Konseling di sekolah.

3. Fungsi Pembinaan dan Pengembangan

Sanggar BK berfungsi membina dan mengembangkan Bimbingan dan Konseling sebagai suatu sub sistem dalam kegiatan pendidikan di sekolah.

4. Fungsi hubungan keija sama

Sanggar BK sebagai wadah kegiatan BK di DKI Jakarta merupakan tempat/sarana yang efektifdari Kanwil Depdikbud untuk membina hubungan kerj a sama dengan instansi lain yang terkait dengan tugas-tugas BK.

 

Fungsi sanggar BK DKI Jakarta tersebut dirasakan semakin hari semakin mendesak, maka kemudian dibentuklah 5 Sanggar Bimbingan dan Konseling tingkat wilayah kota di 5 wilayah DKI Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kanwil Depdikbud DKI Jakarta nomor: Kep. 146a/101.02/E/l 986.

Tahun 1987 semakin dirasakan peranan Guru Pembimbing di Sekolah. Temyata istilah "lebih baik mencegah dari pada mengobati", benar dirasakan oleh Guru Pembimbing. Maka saat itu diberlakukan peraturan Guru Pembimbing masuk kelas satujam dalam seminggu memberikan Bimbingan Karier dengan InstruksiKa Kanwil Depdikbud DKI Jakarta No. 709/101-6/M-87.

Tahun 1989 Sanggar Bimbingan dan Konseling terns mengembangkan din, dan untuk lebih bias menjangkau sasaran yaitu sekolah-sekolah, maka dibentuklah Musyawaral-i Guru Pembimbing (MGP) dari tingkat DKI Jakarta, Kotainadya dan kecamatan sampai kepada tingkat sekolah. Kegiatan MGP ini dirasakan lebih efektifsebagai ujung tombak Sanggar Bimbingan dan Konseling. Karena kebutuhan masuk kelas terjadwal secara rutin, maka banyak guru pembimbing yang belum siap dengan bahan bimbingan, oleh karena itu Ketua Sanggar BK DKI Jakarta menugaskan kepada MGP untuk membuat buku pegangan guru dan murid dalam bentuk "modul". Mengapa bentuknya "buku modul", tidak berupa lembaran kerja? Hal ini untuk mengantisipasi dari "mudah tercecer atau hilang". Selain itu kalau dalam bentuk buku lebih menarik untuk siswa karena disertai gambar-gambar dan cerita-cerita yang kontekstual serta mudah dievaluasi.

C. Kiprah MGP (Musyawarah Guru Pcmbimbing ) DKI Jakarta menyongsong diberlakukannya KBK2004.

Tahun 2003 sejalan dengan akan diberlakukannya Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, maka MGP DKI Jakarta bersiap-siap "menjemput".

Sehubungan menunggu penataran BK dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dari pemerintah tak kuiijung tiba, maka akhirnya MGP DKI Jakarta minta ditatar tentang KBK untuk BK langsung mendatangi PUSKUR dan UNJ (Universitas Negeri Jakarta) serta ke PUSBUK (Pusat Perbukuan) dan PUSPENDIK (Pusat Penilaian Pendidikan) untuk minta agar "Buku Modul BK" pun dibedah dan kami ditatar tentang "Cara Menulis Buku". Biaya swadaya, dibantu penerbit. Harapan kami adalah agar kami menguasai KBK - BK sekaligus mampu memperbaiki bahan bimbingannya. Buku bahan bimbingan baru yang berbasis kompetensi dimaksud yaitu Modul BK Berbasis Kompetensi sudah digunakan di SMP Negri dan swasta di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitamya.

Tanggal 21 -26 Juni 2004, MGP DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas SLTP, menatar guru-guru pembimbing dari 5 wilayah DKI Jakarta sejumlah 50 orang tentang BK dalam KBK 2004. Dana penataran dari Proyek Dinas, kemudian setelah itu BK - KBK 2004 disosialisasikan ke seluruh wilayah DKI Jakarta dan Bekasi, hampir mencapai 70% dari keseluruhan wilayah yang harus dijangkau. Akhimya berdasarkan perjuangan tersebut, MGP DKI Jakarta dimasukkan kedalam Tim Pengembang Kurikulum untuk BK, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan Tim Pengembang Kurikulum dari mata pelajaran serta jam BK masuk kelas terjadwal 1 x seminggu, dimasukkan kedalam Struktur Kurikulum oleh Kepala Sub Dinas SLTP. Model Struktur Kurikulum SMP di DKI Jakarta terlampir. Kami seluruh Tim Pengembang Kurikulum mengadakan Raker untuk mengembangkan silabus KBK 2004 yang akan menjadi pegangan guru di lapangan. Walaupun masih dalam proses yang masih terus disempurnakan, MGP DKI Jakarta secara bertahap membuat perangkat pelayanan BK. Berdasarkan silabus I dari PUSKUR (lampiran 1) dan model tugas pengembangan baru dari ABKIN (lampiran 2) kami terus memperbaiki dan mengembangkan bahan bimbingan dan perangkat pelayanan BK tersebut, menjadi seperti yang sekarang ada (model perangkat pelayanan terlampir).

D. Implementasi Pelaksanaan Pelayanan BK Berbasis Kompetensi di SMP

Khusus untuk 50 sekolah yang sudah ditatar KBK-BK diharuskan mulai menerapkan pelayanan BK berbasis kompetensi di sekolahnya. Sementara untuk sekolah-sekolali lain di selunih wilayah DKI Jakarta baru diharuskan melaksanakannya pada tahun pembelajaran 2006-2007. Tetapi bagi yang sudah mampu boleh memulainya sebelum tahun 2006-2007. Implementasi pelayanan BK - KBK meliputi 4 KerangkaDasar KBK:

1. Kerangka Dasar Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan Belajar Mengajar dalam BK menjadi Kegiatan Pelayanan Bimbingan. Kegiatan Pelayanan Bimbingan Berbasis Kompetensi menggunakan Modul Bimbingan dan Konseling dan atau dari sumber lain. Pendekatan layanan menggunakan pendekatan CTL, dengan langkah-langkah seperti tersebut dalam satuan kegiatan layanan BK.

2. Kerangka Dasar Pengolahan Kurikulum Berbasis Sekolah

Dalam hal ini MGP DKI Jakarta mengembangkan silabus, perangkat pelayanan dan media serta metode pelayaiian BK. Kemudian mensosialisasikannya ke MGP tingkat Kotamadya, Kecamatan dan tingkat Sekolali.

3. Kerangka Dasar Kurikulum dan Hasil Belajar

Dalam BK setiap layanan bimbingan, selalu dibahas life skill tertentu (life skill non akademis) sesuai topik Program BK dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan Tugas Perkembangan Siswa. Hasil bimbingan dinilai secara komperhensifdan berkelanjutan

4. Kerangka Dasar Penilaian Berbasis Kelas Layanan BK dinilai dengan tahapan sebagai berikut:

a. Lai seg (Penilaian Segera), terlampir

b. Laijapen (Penilaian j an gka pendek evaluasi per mid semester)

c. Laijapang (Penilaian jangkapanjang evaluasi per semester)

E. Paparan temuan di lapangan tentang Hasil Pelaksanaan Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi di Sekolah

Setelah dilaksanakan BK-KBK di sekolah, temyata ditemukan beberapa masukan untuk kita sama-sama pelajari, dan ditindak lanjut', antara lain:

1. Pelatihan yang diberikan selama 5 hari kepada Guru Pembimbing belum memadai untuk bisa menguasai dan melaksanakan BK-KBKdengan benar.

2. Rasio murid di kelas belum sesuai dengan ketentuan standar KBK (per kelas 24 orang)

3. Jumlah Guru Pembimbing tiap-tiap sekolah tidak seimbang dengan jumlah murid

4. Kemampuan dan kreativitas Guru Pembimbing terbatas

5. Sarana dan prasarana sekolah rata-rata masih sangat minim untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan BK-KBK

6. Jam tatap muka di kelas 1 j am / minggu kurang memadai untuk bisa menyampaikan materi BK-KBK dengan sempurna

7. Sebenamya pelayanan BK-KBK itu kalau dilaksanakan dengan benar, sangat mengasyikkan baik untuk siswa ataupun guru. karena sesuai dengan dunia mereka.

8. Hasil pelayanan BK-KBK menjadi lebihjelas karena bisa diukur dengan kompetensi.

9. Dapat memotivasi dan merangsang kreativitas Siswa maupun Guru.

10. Referensi BK-KBK masih sangat terbatas.

11. Dapat menjembatani kesenjangan antara teori BK dengan praktek di lapangan.

12. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dalam bidang pendidikan maka Dikmenuni yang terdiri dari SMP dan SMA/SMK terpecah menjadi Dikdas (SD dan SMP) serta Dikmenti (SMA/SMK dan Perguman Tinggi). Hal tersebut cukup menghambat kelancaran kegiatan Sanggar BK.

F.Solusi

Segala sesuatu memang ada kurang dan lebihnya, yang penting, Guru Pembimbing harus bersikap "well come"dengan adanya KBK 2004. Dengan keadaan apapun Guru Pembimbing hendaknya dapat menyesuaikan secara bertahap, sedikit demi sedikit tetapi terus menerus jangan berhenti.

Peranan MGP agar diaktifkan, baik di tingkat sekolah, kecamatan, kotamadya ataupun propinsi. Pelatihan BK-KBK yang cocok sepertinya adalah model in service training yang berbasis standar kompetensi profesional konselor, tetapi kedalamnyabanyak.

Para tokoh BK hendaknya menyusun buku-buku referensi untuk kebutuhan pelaksanaan Bj.s.-KBK di lapangan.

Pemerintah Daerah dari Dinas Pendidikan Dasar hendaknya:

1. Membuat SK tertulis tentang jam tatap muka BK di kelas dimasukkan kepada Struktur Kurikulum

2. Mengangkat guru-guru BK dari junisan BK

3. Memberikan pelatihan sertifikasi BK bagi guru BK yang berlatar belakang non BK

4. Memberikan penghargaan yang sesuai kepada Guru Pembimbing berupa perhitungan jam pelayanan BK, dan disosialisasikan kepada seluruh sekolah

5. Diadakan penataran BK untuk Kepala Sekolah, agar mereka memahami fungsi BK yang sesungguhnya dan dapat menciptakan sistem yang mendukung pelaksanaan BK.

 

G. Rekomendasi:

Demikianlah keberadaan dan peranan MGP SMP Sanggar BK DKI Jakarta. Usaha yang kecil ini walaupun masih sederhana, namun itu adalah kerja keras kami, kirany a tidak berlebihan kalau kami minta dukungan dan bantuan pemikiran untuk menjadi lebih baik lagi, baik kepadaABKIN sebagai indiik organisasi profesi BK maupun kepada seluruh peserta konvensi

G. Lampiran-Iampiran (terscdia di Kontingen DKI Jakarta)

1. Modul Bimbingan Konseling Kelas VII

2. Modul Bimbingan Konseling Kelas VIII

3. Modul Bimbingan Konseling Kelas IX

4. Model struktur Kurikulum SMP di DKI Jakarta

5. Silabus BK dari Puskur

6. Tugas Perkembangan dari ABKIN

7. Perangkat Pelayanan BK

a. Contoh format Lai Seg

 b. Contoh blangko Satlan BK

c. Contoh SatlanBK

Daftar Pustaka

DepatemenPendidikandanKebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi kedua. Balai

Pustaka. Jakarta. Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas. 2003. Pelayanan Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi.

Jakarta Emawati, Risti. 1995. Peranan Sanggar Bimbingan dan Knseling DKI Jakarta Dalam Profesionalisasi Guru

Pembimbing. Jakarta ABKIN. 2004. Jurnal Bimbingan dan Konseling. Bandung