Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

SUPERVISI TRI WULAN III KUA POHJENTREK

Oleh Admin 15-10-2015 15:16:46

Kab. Pasuruan (Bimas Islam) Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dari pemerintah atas jaminan (assurance) sosial ekonomi, jaminan keamanan yang memadai dan penegakan hukum yang berpijak pada keadilan. Pemerintah diharapkan bisa mendorong organisasi-organisasi penyedia layanan publik, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak. Pelayanan publik sebagaimana SK Men-PAN Nomor 81/1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan publik (umum) yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan BUMN dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga Seksi Bimas Islam Kankemenag melaksanakan kegiatan Supervisi dan Monitoring Tri Wulan III pada Senin tanggal 12 Oktober 2015, pukul 07.30 WIB di KUA Pohjentrek. Pgs Kasi Bimas H. Fausi, SE,MHI,M.Pd.I menuturkan Kualitas pelayanan publik ini harus selalu dimonitor dari waktu ke waktu agar tercipta perbaikan secara terus menerus. Di satu sisi, informasi tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat harus selalu digali agar mengurangi gap (kesenjangan) antara harapan masyarakat dengan praktek penyelenggaraan layanan publik yang ada. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan prioritas kebutuhannya dan mengembangkan kapabilitasnya sehingga mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Selanjutnya Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pada satu bidang tertentu bisa berimbas pada bidang yang lain. Sehingga Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan output bagi kemanfaatan masyarakat seharusnya juga tidak bisa dihindari guna membantu meringankan beban masyarakat. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA maka harus memperhatikan berbagai persyratan bagi CATIN antara lain : foto copy KTP, KK, Ijazah/Akta Kelahiran, foto 2×3, 3×4, 4×6, Pernyataan Jejaka bermaterai 6000 jika catin laki-laki berstatus jejaka, melengkapi berkas N1-N7, jika pelaksanaan nikah diluar kantor maka biaya PNBP NR harus disetorkan ke nehara melalui bank yang ditunjuk diantaranya Bank BRI dengan ketentuan maksimal lima (5) hari dari waktu pendaftaran. (fin)

sumber : jatim.kemenag.go.id