Pengumuman Unair

[LENGKAP]

Penerimaan Mahasiswa Baru Unair

[LENGKAP]

Pengumuman Sekolah

RAKOR ANTAR INSTANSI PEMERINTAH / LEMBAGA KEAGAMAAN PENCATATAN PERNIKAHAN

Oleh Admin 09-11-2015 04:58:21

Kab. Pasuruan (Bimas Islam) – Perkawinan selanjutnya disebut pernikahan, merupakan sebuah lembaga yang memberikan legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa pernikahan itu harus sesuai dengan dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Oleh karena itu seksi bimas melaksanakan kegiatan Rakor Antar Instansi Pemerintah atau lembaga Keagamaan tentang pencatatan Pernikahan yang dilaksanakan pada hari Jum’at, tanggal 6 Nopember 2015, pukul 08.00 WIB di Aula Kankemenag Kab. Pasuruan yang diikuti 40 orang. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Kemenag Kabupaten Pasuruan H. Barnoto dan juga mengundang Kepala Pengadilan Agama Bangil dan Pasuruan.

Kepala Kankemenag H. Barnoto menyampaikan Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Kepala Pengadilan Agama Bangil Hardi lebih banyak menyampaikan tentang peraturan yang mengatur hal-hal yang terkait perkawinan, diantaranya Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, serta UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.

Sedangkan Kepala Pengadilan Agama Pasuruan Nanang menyampaikan tentang Isbath nikah masih tetap di Pengadilan Agama, Pembatalan Perkawinan, Kekeliruan Penulisan. Ditambahkannya untuk merubah biodata yang dijadikan tolok ukurnya adalah Akta Kelahiran, Ijazah. (fin)